Jangan Protes Dulu, Ini Alasan Kenapa Harga BBM dan Listrik naik.

by Admin |

Salah satu keberanian yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dia menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga saat ini adalah mencabut subsidi BBM dan Listrik. Keberanian mengambil kebijakan populis tersebut dilakukannya langsung di tahun pertamanya memimpin Indonesia.

Mulai 1 Januari 2015, pemerintahan Jokowi berani mencabut subsidi untuk BBM jenis Premium. Sedangkan untuk Solar, diberikan subsidi tetap (fixed subsidy) Rp 1.000/liter. Keberanian jokowi ini ditopang juga oleh momentum penurunan harga minyak. Sebuah berkah yang langsung diambil dengan baik oleh Jokowi.

Sampai sekarang, harga BBM akan naik turun berdasarkan kondisi harga minyak dunia. Akan dibuat evaluasi per 3 bulan harga BBM apakah akn naik atau turun. Kondisi dicabutnya subsidi ini juga menjadi kesempatan pemerintah untuk memproduksi produk BBM yang lebih baik dari Premium bernama Pertalite.

Melalui pencabutan BBM ini, Pemerintahan Jokowi pada akhirnya mampu menyelamatkan uang ratusan triliun yang biasanya dipakai untuk subsidi BBM. lalu kemanakah uang subsidi tersebut dialokasikan oleh Jokowi?? Inilah alokasi yang dilakukan Jokowi terhadap subsidi BBM.

Menurut data Ditjen Anggaran Kementrian Keuangan, realokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp211,3 triliun ditujukan untuk belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 triliun dan belanja daerah/desa tertinggal sebesar Rp34,7 triliun. Selain itu direalokasikan untuk kesinambungan fiskal Rp 31,9 triliun, seubsidi non energi Rp3,4 triliun, bunga utang, lain-lain Rp 18,2 triliun dan subsidi listrik Rp 4,5 triliun.

Realokasi subsidi BBM untuk belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 triliun dibagi pada sektor kelautan sebesar Rp3,8 triliun, pertanian Rp16,9 triliun, perhubungan Rp21 triliun dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp33,3 triliun. Selain juga untuk pendidikan Rp7,1 triliun, sosial Rp9,3 triliun, kesehatan sebesar Rp2,7 trilun dan lain-lain (BO Kementerian/Lembaga) sebesar Rp19,8 triliun.

Realokasi subsidi BBM sebesar Rp. 211 triliun ditujukan untuk pembangunan waduk, pembuatan jalan tol, swasembada pangan, KIS, KIP, KKS, dan sebagainya. Hebat bukan?? Jokowi dengan keberaniannya tersebut akhirnya mendapatkan dana segar yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan memberikan subsidi tepat kepada rakyat miskin melalui program KIS, KIP, dan KKS. Bahkan juga Jokowi sudah mengeluarkan Kartu pangan.

Kehebatan kartu-kartu Jokowi ini tentu saja karena tidak bisa ditarik tunai. Jadi, bantuan akan sangat tepat guna dan akan menghindari penyalahgunaan bantuan. Pemerintah sebelumnya menggunakan bantuan langsung tunai yang sering sekali pada akhirnya menuyebabkan rakyat konsumtif.

Salah satu budaya yang sedang dibangun oleh Jokowi dengan menghilangkan subsidi BBM ini adalah mengubah budaya konsumtif menjadi produktif. Jadi, APBN pun akan dialihkan kepada hal-hal yang lebih produktif, bukan konsumtif. Itulah mengapa subsidi pada KIP akan membuat rakyat tidak lagi bisa beralasan tidak bersekolah karena sudah ada dananya.

Jokowi sendiri beberapa kali menyinggung bagaimana Indonesia secara infrastruktur sudah sangat jauh tertinggal oleh negara lain. Bahkan yang paling memalukannya, Indonesia tertinggal jauh secara infrastruktur oleh Malaysia yang dulu belajar kepada Indonesia. Jalan di perbatasan pun sungguh sangat memalukan dibandingkan dengan Malaysia.

Demi mewujudkan Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial. Jokowi dengan giat memperbaiki pelataran Indonesia, yaitu daerah perbatasan. Jalan-jalan perbatasan sudah diperbaiki dan dipercantik. Jokowi bahkan mengecek langsung jalan yang dibangun dan juga perbaikan pos perbatasan.

Semua ini menjadi sangat dimungkinkan saat Jokowi mencabut subsidi BBM tersebut dan dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan sosial. Apalagi jalan-jalan sudah banyak yang dibangun dan sudah akan mulai dirasakan mulai tahun ini. Ya, beberapa ruas tol yang sudah dikerjakan akan bisa dipakai saat mudik lebaran.

Lalu apa kunci suksesnya pembangunan infrastruktur ini bisa berhasil?

“Tidak harus menunggu lahan tersedia hingga 80% baru pembangunan tol dimulai. Itu yang membuat Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain. Apalagi dibandingkan dengan Tiongkok (China), sangat tertinggal jauh,” terang Jokowi.

“Setiap 5 km bisa dikerjakan, langsung dikerjakan,” tambahnya.

Ya, itulah yang selalu jadi alasan mengapa kita tidak pernah membangun. Selalu saja beralasan ketersediaan lahan. Tetapi Jokowi merombak itu semua dan akhirnya terus melakukan pembangunan jalan tanpa harus menunggu ketersediaan lahan 80 persen.

Dan ita bisa lihat sendiri hasilnya.

Selain subsidi BBM yang dicabut, Jokowi juga secara perlahan mencabut subsidi listrik. Jika sebelumnya yang mendapat subsidi listrik 450 VA dan 900 VA, maka mulai 1 Januari 2017 18,7 juta pelanggan rumah tangga (R-1) 900 VA akan dicabut subsidinya. Dicabutnya subsidi ini tentu saja akan memberikan dana segar bagi pemerintahan Jokowi.

Dicabutnya subsidi ini akan mnyediakan uang triliunan rupiah yang dapat dipakai untuk membangun infrastruktur kelistrikan di berbagai daerah, juga untuk menerangi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Apalagi menurut Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2015 baru mencapai 88,3%. Artinya 11,7% wilayah Indonesia belum terlistriki.

“Di ASEAN, rasio elektrifikasi negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, rasio elektrifikasinya sudah melampaui 98%,” kataSujatmiko.

Komitmen ini benar-benar dibuktikan oleh pemerintahan Jokowi dengan mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil yang belum pernah merasakan listrik. Salah satunya adalah Desa Yoboi yang terletak di tengah rawa danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Untuk melistriki desa ini, PLN harus melewati medan yang tidak mudah. Karena daerah rawa, maka tiang listrik harus dibawa pakai perahu.

Meski sudah ada sejak tahun 1904, Desa Yaboi baru kali ini pada kahirnya bisa merasakan aliran listrik. Perjuangan yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itulah mengapa, subsidi listrik yang tidak lagi diberikan kepada listrik 900 VA ke atas untuk membiayai pemasangan listrik ke desa-desa terpencil.

Komitmen Jokowi mengaliri listrik ke desa-desa kecil dan terpencil membuktikan bahwa dirinya memang ingin menegakkan keadilan sosial. Sudah saatnya, daerah-daerah terpencil benar-benar menjadi perhatian pemerintah, bukan lagi hanya sekedar janji-janji manis.

Karena itu, meski kita harus kehilangan subsidi yang meninabobokan dan menjadikan kita egois sebagai daerah yang sudah teraliri listrik dan sudah menikmatinya dengan murah selama bertahun-tahun. Jadi, kalau kita dipaksa membayar lebih demi saudara-saudara kita yang berpuluh-puluh tahun sejak desa itu berdiri belum juga menikmati listrik tanpa genset.

Mari kita terus berharap, Jokowi akan terus melanjutkan tegaknya keadilan sosial di Indonesia dengan memperhatikan dan membangun daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai dan menikmati aliran listrik seperti yang saat ini kita nikmati. Satu yang sudah pasti dan akan terus dipertahankannya adalah keadilan sosial dalam program BBM satu harga.

Terima kasih, Pak Presiden Joko Widodo.

Sumber:
https://www.payung-berita.com/2018/10/07/jangan-protes-dulu-ini-alasan-kenapa-harga-bbm-dan-listrik-naik/

Temukan Kami

IMG-INTRO
IMG-INTRO
IMG-INTRO
IMG-INTRO
IMG-INTRO
  • Daftar Lomba